nusakini.com - Jakarta - Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung Parlemen Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kembalinya Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Beberapa anggota DPR RI, termasuk dari Fraksi PDIP, menyatakan optimisme bahwa Amran Sulaiman mampu menjawab tantangan dalam sektor pertanian serta memastikan kecukupan pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono dari Fraksi PDIP, mengungkapkan bahwa Amran Sulaiman dikenal sebagai Menteri yang "siap kotor", yakni memiliki keberanian untuk turun langsung ke lapangan guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani. "Perjuangan Amran dalam memastikan keberlanjutan produksi pangan untuk rakyat terus dilakukan dengan konsistensi yang tinggi," tegas Ono. Ia juga mengajak seluruh anggota Komisi IV untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan produksi nasional.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR Firman Soebagyo juga menyampaikan dukungannya terhadap Amran Sulaiman. Firman menekankan pentingnya keberanian Amran dalam menghadapi krisis pangan global saat ini. "Kembalinya beliau ke Kementan sangatlah tepat mengingat urgensi untuk menjaga ketersediaan pangan sebagai kebutuhan pokok dan hak asasi manusia," ungkap Firman.

Firman juga menyoroti transparansi yang ditunjukkan oleh Amran Sulaiman dalam menyampaikan pendapatnya. Menurut Firman, hal ini merupakan aspek penting dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia. Meskipun baru lima bulan menjabat, Firman menekankan perlunya konsolidasi internal di Kementan serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pejabat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

"Data yang akurat menjadi kunci untuk mencapai target-target yang direncanakan. Pengawasan yang maksimal sangat dibutuhkan untuk memastikan hal ini tercapai," tambah Firman.

DPR RI berharap dengan dukungan penuh dari semua pihak terkait, Amran Sulaiman dapat terus memimpin Kementerian Pertanian dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.